Press Releasi_Seminar Nasional “Diseminasi Open Data Untuk Pembangunan Responsif Gender”

08.01.20

Kesetaraan dan keadilan gender masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia, baik di level pusat, daerah, dan desa. Berbagai data menunjukkan bahwa  masih terdapat jurang ketimpangan gender yang lebar. Indeks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Gender (SDG Gender Index) yang dirilis Equal Measures 2030 pada tahun 2019 ini, misalnya, memposisikan Indonesia dalam kategori poor (buruk) dengan skor 65,2, di bawah negara tetangga Asia Tenggara : Malaysia dan Vietnam. Hal ini menandakan bahwa, di antara beberapa indikator yang digunakan, tingkat partisipasi perem...



Selengkapnya...

Anggaran Responsif Gender dalam APBDesa Gelangsar, Lombok Barat, Tahun Anggaran 2017-2019

20.11.19

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Tidak terkecuali pula di level desa. Sejak UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pemerintahan desa dan mengelola anggaran pembangunan setiap tahunnya. Dan sebagaimana proses perencanaan pembangunan di tingkat supra desa, pemerintahan desa pun diwajibkan untuk melibatkan partisipasi berbagai kelompok masyarakat desa dan, dengan demi...



Selengkapnya...

Anggaran Responsif Gender dalam APBDesa Bawuran, Bantul, Tahun Anggaran 2017-2019

20.11.19

Latar Belakang

Keterlibatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif menjadi mandat dalam undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pihak yang melaksanakan proses perencanaan pembangunan. Pada penjelasan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan pembangunan yang diawali proses penyusunan renca...



Selengkapnya...

Anggaran Responsif Gender dalam APBDesa Bangunjiwo, Bantul, Tahun Anggaran 2017-2019

20.11.19

Bab I. Pendahuluan

Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), partisipatif, dan pro poor merupakan pendekatan yang memastikan adanya pelibatan warga (perempuan, anak, kelompok difabel, lansia, laki-laki) dalam mengidentifikasi apa yang menjadi prioritas pembangunan, kebijakan, program dan kegiatan yang membutuhkan alokasi anggaran atau sumber daya.

 

Peluang penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sangat terbuka dengan otonomi desa yang diatur berdasarkan UU 6 tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberi amanah ba...



Selengkapnya...

Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonolelo

23.10.19

1. PENDAHULUAN

Salah satu konsekuensi dari penerapan Undang-Undang Desa yaitu adanya alokasi dana desa untuk menyokong desa melaksanakan pembangunan. Dengan adanya dana desa, kapasitas fiskal pemerintah desa menjadi semakin besar. Hal ini tentunya memberikan peluang bagi desa untuk lebih optimal dalam menyediakan layanan publik bagi warganya.

Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu...



Selengkapnya...

Analisis Anggaran Responsif Gender dalam APBDesa Girisuko Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2017

17.09.19

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,selanjutnya disebut UU Desa, menjadi tonggak keseriusan pemerintah untuk melibatkan desa dalam pembangunan. Undang – undang ini mengamanatkan tentang pengelolaan sumberdaya desa untuk kemakmuran masyarakat desa. Melalui undang–undang tersebut, pemerintah memberikan desentralisasi fiskal ke desa, berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Keberadaan desentralisasi fiskal ini merupakan implikasi dari desentralisasi kewenangan yang dia...



Selengkapnya...