Anggaran Responsif Gender dalam APBDesa Bangunjiwo, Bantul, Tahun Anggaran 2017-2019

20 Nov 19    By :

Bab I. Pendahuluan

Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), partisipatif, dan pro poor merupakan pendekatan yang memastikan adanya pelibatan warga (perempuan, anak, kelompok difabel, lansia, laki-laki) dalam mengidentifikasi apa yang menjadi prioritas pembangunan, kebijakan, program dan kegiatan yang membutuhkan alokasi anggaran atau sumber daya.

 

Peluang penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sangat terbuka dengan otonomi desa yang diatur berdasarkan UU 6 tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberi amanah bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan memberi perhatian khusus bagi pelaksanaan pelayanan publik di desa. Desa juga mesti memenuhi kebutuhan khusus perempuan, anak dan orang miskin terutama terkait pendidikan dan kesehatan. Landasan hukumnya sudah cukup kuat, diatur dalam pasal 18 hingga pasal 22 UU Desa. Pada peraturan pelaksanaan tentang desa sebagaimana PP 47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 khususnya pasal 33 hingga pasal 39, juga memberikan jaminan terkait kewenangan desa tersebut. Bahkan pedoman kewenangan desa diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi yakni Permendes Nomor 1 tahun 2015.

 

Selengkapnya dapat dibaca melalui link di bawah ini :

 


File :