Anggaran Responsif Gender dalam APBDesa Gelangsar, Lombok Barat, Tahun Anggaran 2017-2019

20 Nov 19    By :

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Tidak terkecuali pula di level desa. Sejak UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pemerintahan desa dan mengelola anggaran pembangunan setiap tahunnya. Dan sebagaimana proses perencanaan pembangunan di tingkat supra desa, pemerintahan desa pun diwajibkan untuk melibatkan partisipasi berbagai kelompok masyarakat desa dan, dengan demikian seharusnya, perencanaan itu memberikan manfaat bagi kepentingan beragam kelompok tersebut. Sayangnya, dalam hal perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya, seringkali masih ditemukan kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki.

 

Dalam konteks kesenjangan itu, sejak tahun 2000 pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan untuk mendorong pengarusutamaan gender (PUG) dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sejak saat itu, praktek pengarusutamaan gender dijalankan dari level pusat sampai kabupaten/kota.

 

Di Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten juga telah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Perda ini menyatakan bahwa “... dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender ....” Pernyataan ini merupakan pengakuan tentang kondisi daerah yang masih membutuhkan “... strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ....” Perda tentang PUG di Kabupaten Lombok Barat ini juga sekaligus sebuah upaya dan komitmen pemerintah daerah mendorong advokasi pengarusutamaan gender di dalam lingkup kabupaten, di semua level pemerintahan, dari tingkat kabupaten hingga desa.

Selengkapnya dapat dibaca melalui link di bawah ini : 


File :